Rabu, 30 Desember 2015

MAKALAH SEJARAH MASA PEMERINTAHAN "K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono"

MAKALAH SEJARAH MASA PEMERINTAHAN "K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono"

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
            Kehadiran Abdurrahman Wahid dikalangan masyarakat Indonesia saat ini tidak lain disebabkan oleh kualitas pribadinya yang luar biasa, disamping faktor lingkungan keluarga yang sangat mendukung. Abdurrahman Wahid, cucu dari dua serangkai pendiri NU, Kiai Hasjim Asj'ari dan Kiai Bisri Sjansuri, dilahirkan di Jombang pada tahun 1940. Ayah Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Hasjim, adalah putra Kiai Hasjim Asj'ari, dan ibunya, Solichah adalah putri Kiai Bisri Sjansuri. Sejak masa kanak-kanak, ibunya telah diberi berbagai isyarat bahwa Abdurrahman Wahid, anaknya, akan mengalami hgaris hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab tersebut ternyata secara dramatis meningkat setelah kematian ayahnya dalam suatu kecelakaan mobil, dan saat kecelakaan terjadi Abdurrahman Wahid duduk di samping ayahnya di jok depan.
            Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia periode 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004. Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno. Ia Biasa dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).
            Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi, politik, ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.
            Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.

B.     Rumusan Masalah
1.      Siapa itu K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ?
2.      Bagaimana masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ?
3.      Apa saja kelemahan dan kelebihan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono ?

C.    Tujuan
1.      Mengetahui siapa itu K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
2.      Paham dan mengetahui mengenai masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
3.      Mengetahui kelemahan dan kelebihan presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.




BAB II
PEMBAHASAN
A.    Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid
            Sidang Umum MPR 1999 telah memilih K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil Presiden. Rakyat menaruh harapan besar atas terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, karena mereka merupakan pasangan yang ideal. K.H. Abdurrahman Wahid seorang santri tradisional yang memiliki wawasan kebangsaan yang tidak diragukan, sementara Megawati seorang nasionalisme yang juga memiliki wawasan Islam modern.
            Duet K.H. Abdurrahman Wahid - Megawati kemudian membentuk Kabinet Persatuan Nasionalyang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999. Terlepas adanya kekecewaan dan kontroversi akibat dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, Kabinet ini mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan.
            Di samping membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang anggota-anggota berasal dari orang-orang partai, presiden K.H. Abdurrahman Wahit memebentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pembentukan DEN dimaksudkan untuk mem-perbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, dan sekertaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggotanya, antara lain Anggito Abimanyu, Sri Adiningsih, dan Bambang Subianto.
            Dalam menjalankan pemerintah, K.H. Abdurrahman Wahid mengalami banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pemerintah Orde Baru. Persoalan yang paling menonjol BUMN, pengendalian Inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaring pengamanan sosial (JPS), munculnya disintegrasi, konflik antaretnis dan antarumat beragama, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
            Belum tuntas menyelesaikan persoalan-persoalan peninggalan Orde Baru, pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid dihadapkan pada persoalan-persoalan lain. Hal itu berkaitan dengan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat kontro-versi.
            Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya Memorandum I untuk Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pada tanggal I Februari 2001, memo-randum 1 dan II yang dikeluarkan DPR untuk Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dibalas dengan dekrit presiden yang isinya, antara lain membekukan lembaga MPR dan DPR.
            Pada saat yang sama, ketua MPR Amien Rais secara tegas menolak dekrit yang dibuat oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Langkah yang diambil K.H. Abdurrahman Wahid membuat dirinya semakin tidak popular dan mempercepat proses kejatuhannya dari kursi presiden. Selain itu, dekrit tersebut juga tidak didukung oleh TNI dan Polri.
            Puncaknya terjadi ketika MPR atas usulan Dpr mempercepat siding Istimewa MPR. Dalam sidang tersebut, MPR menilai Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah melanggar Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000. Selanjutnya, dalam sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Keesokan harinya, Ketua Umum PPP Hamzah Haz dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama terpilihnya Megawati Soekarno Putrid an Hamzah Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden, berakhirlah masa kekuasaan Presiden K.H. Abdur-rahman Wahid.

B.     Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
            Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya yang sangat pendek ini banyak persoalan yang dihadapi, antara lain pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Guna mengatasi masalah tersebut, Presiden Megawati menempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
a.       Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club 3 tanggal 12 April 2001. Pada tahun 2003, mengalokasikan pemba-yaran utang luar negeri sebesar Rp.116,3 triliun. Dengan demikian, utang luar negeri Indonesiaberkurang menjadi US$134,66 miliar. Salah satu kebijakan Presiden Megawati yang sangat penting adalah memutuskan kerja sama dengan lembaga keuangan dunia IMF.
b.      Krisis ekinomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan me-nurunnya pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Ind-nesia tinggal US$465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan keadaan Indonesia menjadi tenang, sehingga arus investasi mengalir ke Indonesia. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita yang sangan signifikan, yaitu sekitar US$930.
c.       Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun2003. Hasil penjualan tersebut berhasil menaikkn pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,1%, sehingga nilai inflasi hanya 5,06%.
d.      Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002, nilai ekspor Indonesia sebesar US$%57,158 miliar dan impor tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003, ekspor Indonesia meningkat menjadi US$61,02 miliar dan impor US$32,29 miliar
e.       Melakukan pemberantasan korupsi, yaitu dengan membentuk Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK).
            Presiden Megawati dianggap sebagai peletak dasar kea rah demokrasi karena pemerintahannya melaksanakan pemilu 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Pada pemilu itu, untuk hasil pertama kalinya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu 2004 dilaksanakan dua tahap, tahap pertama memilih anggota legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, dan diikuti oleh 24 parpol.
            Setelah berhasil melaksanakan pemilu anggota legislatif, pemerintah me-lanjutkan agenda pemilu kedua, yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilu ini, ada lima pasang calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri, yaitu Megawati-Hasyim Muzadi yang diusung PDIP, Wiranto-Solahuddin Wahid yang di usung partai Golkar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo yang diusung PAN, Hamzah-Haz-Agum Gumelar yang diusung PPP, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diusung Partai Demokrat.
            Pemilu putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004. Pemilu putaran pertama ini dimenangkan oleh pasangan Megawati-Hasyim Muzad dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Capres dan cawapres lainnya tereliminasi karena tidak memperoleh suara yang signifikan sebagaimana yang ditenyukan oleh undang-undang.
            Karena pemilu presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50% suara, maka diselenggarakan pemilu putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Dalam pemilu presiden putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia, ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah presiden dipilih langsung oleh rakyat.

C.    Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
            Susilo bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam masa 100 hari pemerintahannya adalah sebagai berikut.
a.       Melakukan penjadwalan pembayaran utang luar negeri. Hingga bulan Maret 2005, utang luar negeri Indonesia sebanyak US$136,6 miliar dan masa penundaan utang Paris Club 3 telah berakhir. Jumlah utang pokok dan bunga yang harus dibayar sebesar Rp71,97 triliun. Bappenas memperkirakan kemampuan pemerintah Indonesia membayar utang tahun 2004 sampai 2007 maksimum US$9 miliar. Sedangkan untuk menutupi separuh deficit APBN 2005, pemerintah melakukan pinjaman ke consultative Group on Indonesia (GGI) sebesar US$26,87 miliar.
b.      Meningkatkan volume ekspor dan impor. Pada saat dilantik menjadi presiden, nilai ekspor Indonesia sampai bulan Oktober 2004 mencapai US$58,5 miliar atau naik 15,08% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga bulan Oktober 2004 mencapai US$37,8 miliar atau naik tajam 40,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US$26,87 miliar.
c.       Mengurangi subsidi BBM dengan jalan menaikkan harga BBM dan gas.
d.      Khusus mengenai aceh, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang status darurat sipil dan mengadakan perundingan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia dengan perantaraan Crisis Management Initiative yang dipimpin Martti Ahtisari pada tanggal 28 Januari 2005. Perjanjiantersebut mencapai kesepakatan damai dan penyerahan senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Aceh Monitoring Mission (AMM).
e.       Di awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menghadapi beberapa bencana alam besar di Indonesia bencana paling dahsyat adalah gempa bumi yang disertai gelombang pasang tsunami di Aceh dan Sumatra Utara. Bencana ini terjadi pada pukul 07.58 WIB, tanggal 26 Desember 2004. Pusat gempa terletak di Samudra Hindia. Kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 km. gempa berkekuatan 9,3 skala richter ini memicu gelombang tsu-nami yang meluluhlantahkan daerah yang dihantamnya.
 Bencana tsunami menelan korban lebih dari 126.000 orang. Puluhan gedung hancur akibat gempa bumi, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatra. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari total bangunan mengalami kerusakan.
Untuk membangun Aceh pasca tsunami, pemerintahan membentuk sebuah badang yang bertugas membangun Aceh. Badat tersebut diberi nama Badan Rekonstruksi dan Pengembangan Aceh (BRPA).
f.       Ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginjak tahun kedua, terjadi bencana lumpur panas di Sidoarjo, semburan lumpur panas bermula pada tanggal 27 Mei 2006, di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas, desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan nama Lumpur Lapindo dan berdampak luar biasa bagi penduduk Sidoarjo.
Semburan lumpur panas menenggelamkan kawasan permukiman, pertanian, perindustrian di tiga kecamatan, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.
Banyak pihak menganggap pemerintahan belum maksimal menggunakan otoritasnya dalam mengatasi bencana ini. benyak warga menjadi korban, mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian. Pemerintah beranggapan bahwa kerugian yang dialami masyaratak yang bertempat tinggal atau berusaha dalam real tertentu akibat banjir lumpur merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Setiap unit usaha dan para pengusaha diminta untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Hal ini dikarenakan hakikat usaha bisnis adalah melakukan kegiatan untuk mencari untung serta berani menanggung resiko kerugian apabila usahanya mengalami penghambatan.


BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
            Dari pembahasan pada bab II dapat disimpulkan bahwa Abdurahman Wahid (Gus Dur) adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iytah Nahdlatul Ulama (NU) organisasi masa Islam terbesar di Indonesia dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahannya tentu saja banyak kelebihan maupun kekurangan dari kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini selama menjabat sebagai presiden RI.
            Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno. Ia Biasa dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri. Megawati adalah presiden kedua yang menjabat pada masa pemilu multipartai pasca tumbangnya orde baru. Nama gotong royong juga dipilih megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya, yaitu rekonsiliasi nasional. Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil. Megawati Soekarno Putri berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal-hal tertentu megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh Nanggroe Darussalam.
            Sebagai presiden pertama wanita di Indonesia, ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik, sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan Orde Baru yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum.
            Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.

B.     Saran
            Adapun dari penulisan makalah ini kami menyarankan kepada generasi muda agar tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara ikut berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mencontoh semangat para pahlawan terdahulu dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh warga Indonesia wajib menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan Indonesia. Dan satu lagi jangan pernah melihat orang dari apa yang dia berikan.
            Dan kami juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejah-teraan rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah.  Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkem-bangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar. Kami juga menyaran-kan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan.



DAFTAR PUSTAKA


Tidak ada komentar:

Posting Komentar